Kronologi Detail Kerusuhan Aksi 22 Mei versi Kapolri

Reporter

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri) dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryanto (tengah) saat meninjau gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 April 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) berbincang bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri) dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryanto (tengah) saat meninjau gelar pasukan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di area Bogor Nirwana Residence, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 April 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan kronologi kerusuhan dalam aksi 22 Mei yang menolak hasil Pemilu 2019. Aksi tersebut bermula berlangsung di depan Kantor Bawaslu Jalan MH Thamrin, Jakarta yang berujung ricuh.

Baca Juga: Pembakaran di Asrama Brimob, 11 Mobil Hangus

Menurut Tito, seusai unjuk rasa pada Selasa siang, 21 Mei 2019, peserta aksi melaksanakan salat magrib berjamaah dan buka puasa bersama di depan Kantor Bawaslu. Sekitar pukul 18.00 WIB, suasana berbuka puasa dan dilanjutkan salat maqrib berjalan tertib.

"Ada permintaan dari peserta unjuk rasa untuk melanjutkan salat Isya dan Tarawih. Kami penuhi dan perbolehkan," kata Tito di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.

Seorang pria terlihat di tengah kerusuhan 22 Mei di Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019. Polisi menyebut FPI membantu mengidentifikasi orang yang diduga menjadi perusuh. REUTERS/Willy Kurniawan

Tito mengatakan, setelah salat Tarawih sekitar pukul 21.30 petugas bernegosiasi dengan massa untuk membubarkan diri dan dipatuhi oleh para demonstran. Kemudian sekitar pukul 23.00, dari arah Tanah Abang, muncul sekelompok pemuda berjumlah sekitar 300-400 orang dan melempari polisi yang sedang berjaga di depan Kantor Bawaslu. Selain menggunakan batu, mereka juga melemparkan petasan dan bom molotov.

Polisi berupaya mendorong mereka mundur ke kawasan Tanah Abang dan Jalan Kebun Kacang. Caranya dengan menyemprotkan air dengan mobil water cannon ke arah massa. "Langkah petugas mendorong mereka untuk mundur," kata Tito.

Pada Rabu dinihari pukul 03.00, di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, tiba-tiba ada sekelompok pemuda menyerang Asrama Brimob dan membakar kendaraan pribadi yang diparkir.  "Sehingga terjadi bentrok. Personel Sabhara back up, massa di Petamburan dan di depan Bawaslu dapat dibubarkan".

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah peserta aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan penyerangan kepada petugas Kepolisian dalam Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. Massa terus melempari polisi dengan batu serta bom molotov. Mereka juga mengarahkan kembang api dan petasan ke blokade polisi. TEMPO/M Taufan Rengganis

Namun, kata Tito, massa juga berusaha menyerang Asrama Polisi Cideng, Jakarta Pusat. Massa lainnya melakukan aksi membakar ban bekas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. "Massa sekitar 100 orang hingga 150 orang," katanya sembari menambahkan bahwa pelaku kerusuhan dan perusakan di sejumlah lokasi di Jakarta bukanlah massa yang berdemo di depan Gedung Bawaslu.

Kerusuhan di Asrama Brimob berakibat 11 mobil rusak dibakar dan 14 mobil lainnya terbakar. Sejumlah orang juga dilaporkan tewas dalam kejadian itu. "Kami masih menyelidiki penyebabnya," kata Tito. Kepolisian mengamankan sebanyak 69 orang dalam peristiwa tersebut.

Menkopolhukam Wiranto menambahkan, orang yang ditangkap dalam aksi 22 Mei adalah preman bayaran yang mayoritas memiliki tato di tubuhnya. Wiranto berujar sudah tahu siapa dalang di balik keributan ini. "Hasil investigasi kami sudah mengetahui siapa dalangnya," kata Wiranto.

ANTARA

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

9 jam lalu

Hakim Suhartoyo (kanan) dan Saldi Isra (kiri) berbincang saat menjalani Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Tiga hakim konstitusi: Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menjadi hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

10 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

14 jam lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

16 jam lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.